Graha Kirana » Program Studi Hukum

Prof.Dr.Mariam Darus, SH sebagai Ahli Pemerintah Sampaikan Keterangan, di Mahkamah Konstitusi

reza — Fri, 03 Feb 2012 04:08:51 +0000

Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memasuki sidang pemeriksaan terakhir sebelum sidang pembacaan putusan oleh Mahkamah, Rabu (1/2). Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB itu beragendakan mendengarkan keterangan ahli dari Pihak Pemerintah, yakni dua orang saksi yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, yaitu Darminto Hartono (Pakar Hukum Bisnis dari Unpad) dan Mariam Darus Badrulzaman (Pakar Hukum Bisnis dari UGM).Pada sidang sebelumnya, PT Sarana Aspalindo, yang diwakili Syaiful mengajukan permohonan pengujian UU PUPN di MK karena menilai Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan pasal 12 ayat (1) UU PUPN menimbulkan ketidakadilan serta memberikan ketidakpastian hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet di Bank Negara Indonesia (BNI).

Menurut pemohon, UU tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena sejak berlakunya UU PUPN ini pemerintah masih belum bisa melakukan pemotongan utang (haircut) kepada debitur yang mengalami kredit macet di bank pemerintah, seperti halnya yang dialami Pemohon, karena terikat dengan kewenangan PUPN. Pemohon merasa diperlakukan diskriminatif karena di bank swasta pemotongan utang berdasarkan aturan bisa dilakukan.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Darminto dan Mariam menyampaikan keterangannya di hadapan Pleno Hakim yang diketuai oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dan beranggotakan Achmad Sodiki, Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman.

Dalam kesempatan itu Darminto menjelaskan bahwa piutang negara adalah kekayaan atau modal PT Bank BUMN yang semula berasal dari badan hukum publik (APBN) telah dipisahkan dalam bentuk saham ke kekayaan Perseroan Terbatas. Hal itu bertujuan agar mekanisme pengelolaan piutang/ utang BUMN dapat dilakukan berdasarkan mekanisme Perseroan Terbatas.

Lebih lanjut Darminto menyampaikan bahwa piutang negara adalah kekayaan atau modal yang ditempatkan ke dalam badan-badan instansi pemerintah yang berbentuk Badan Layanan Umum atau Perum dengan tujuan untuk menyediakan barang/ jasa kepada masyarakat sehingga mekanisme pengelolaannya dapat melalui mekanisme PUPN.

Dengan kata lain, Darminto mengatakan Pemohon sebagai debitur PT BNI Tbk memiliki piutang privat yang mekanismenya dilaksanakan sesuai mekanisme UU Perseroan terbatas. “Piutang BUMN itu diperlakukan sama dengan piutang swasta lainnya. Perlakuan yang sama itu artinya perlakuan restrukturisasi dapat dilakukan melaui pola ‘hair cut’, ‘rescheduling’ maupun ‘debt to equity rasio’,” jelas Darminto.

Di akhir penjelasannya, Darminto menegaskan bahwa piutang negara yang berasal dari badan-badan instansi pemerintah adalah piutang negara yang pengelolaannya wajib diserahkan kepada lembaga PUPN agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Mariam menyampaikan hal senada yang intinya menyatakan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon. Namun, Mariam dalam penjelasannya juga mengungkapkan mengenai ketiadaan legal standing Pemohon. Pasalnya, Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan kerugian pada hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD 1945. “Kalaupun terdapat kerugian yang diderita oleh Pemohon di dalam bisnisnya hal itu tidak diakibatkan oleh UU PUPN, tetapi akibat risiko dalam bisnisnya yang seharusnya sejak semula sudah diketahuinya sebagai pelaku bisnis,”papar Mariam panjang lebar.

Di akhir sidang, Mahfud mengingatkan bahwa sidang kali ini adalah sidang terakhir sebelum pembacaan putusan. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam persidanga harus sudah menyampaikan kesimpulan dan jawaban tertulis untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab dalam persidangan. “Pemohon dan Pemerintah harus menyerahkan kesimpulan dan jawaban tertulis, terakhir ditunggu tanggal 8 Februari, jadi tepat seminggu yah,”ujar Mahfud mengingatkan. (sumber Mahkamah Konstitusi)

Cuplikan Video

Mahasiswa/i STIH Klinis Hukum di Pengadilan Negeri

reza — Tue, 29 Mar 2011 09:26:28 +0000

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana melaksanakan Klinis Hukum ke Pengadilan Negeri Medan Sebagai salah satu Praktek dalam Mata Kuliah Hukum Acara baik pidana dan perdata yang dilaksanakan setiap semester ganjil.

STIH Graha Kirana memiliki program studi ilmu hukum dengan kekhususan Hukum Bisnis namun tidak menghilangkan mata kuliah hukum acara baik itu pidana dan perdata didalam kurikulum nya, agar mahasiswa mengerti dan memahami bagaimana sistematika beracara dan suasana diruang sidang pengadilan dan memperaktekannya dikampus STIH Graha Kirana yang disebut peradilan semu.

Peradilan Semu di kampus STIH Graha KiranaDidepan Pengadilan Negeri Medan

Didepan Pengadilan Negeri Medan

Peradilan Semu di kampus

Klinis Hukum DiPengadilan Negeri Medan

Kalender Akademik & Kegiatan STIH

reza — Mon, 30 Mar 2009 10:52:26 +0000

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A. 2011/2012

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A. 2010/2011

Jadwal Kuliah Semester GenapT.A. 2010/2011

Kegiatan Kuliah Semester Ganjil/ Genap T.A. 2010/2011

Profil STIH

admin — Tue, 09 Sep 2008 06:22:46 +0000

VISI STIH – GRAHA KIRANA
Menciptakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kecakapan dan integritas intelektual, berkemampuan kerja teknis yang memadai serta memiliki komitmen moralitas yang luhur yang berbasis kompetensi.

MISI STIH – GRAHA KIRANA
Menyelenggarakan pendidikan hukum yang menekankan proses pembelajaran partisipatif berbasis kompetensi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri di dunia kerja secara global dan bertanggung jawab sebagai pemikir, pemimpin dan pelopor dalam dunia ilmu hukum dengan kekhususan hukum bisnis.

TUJUAN STIH – GRAHA KIRANA

1.Meningkatkan mutu, efisien dan relevansi pendidikan

2.Meningkatkan kinerja agar lebih profesional dalam mewujudkan lulusan yang berkemampuan standar ilmu hukum 3.Memberdayakan STIH Graha Kirana Medan agar menjadi pusat pemberdayaan tenaga kerja profesional baik nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan dunia hukum dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang

4.Meningkatkan jumlah mahasiswa baru dan kwalitas mahasiswa lulusan STIH Graha Kirana Medan

SASARAN STIH – GRAHA KIRANA
1.Terwujudnya peningkatan mahasiswa secara kuantitatif dan kualitiatif

2.Terwujudnya efesiensi waktu untuk menyelesaikan studinya

3.Terwujudnya lulusan yang berkemampuan bekerja di instansi

pemerintah dan swasta maupun sebagai profesional di bidang ilmu hukum

Program Kerja
•Mereformasi kurikulum dengan basis kompetensi

•Penguatan aspek praktek hukum

•Pembuatan jurnal ilmiah hukum & kegiatan ilmiah

Program Studi Fakultas Hukum

admin — Mon, 08 Sep 2008 06:57:12 +0000

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)

Program Studi Ilmu Hukum pada tahun akademik 2009/2010 menyelenggarakan Kelas sore yang dapat diikuti oleh Calon Mahasiswa yang berminat melanjutkan studinya di STIH Graha Kirana dengan biaya dan kualitas yang bersaing serta waktu yang fleksibel.

Program Kekhususan

STIH Graha Kirana mengembangkan Program Kekhususan, yaitu:
1. Program Kekhususan Hukum Bisnis
2. Program Kekhususan Hukum Syariah

Mulai Semester V mahasiswa dengan bimbingan Pembimbing Akademik diberikan kesempatan untuk memilih diantara program kekhususan tersebut sesuai dengan kemampuan dan minat serta peluang kerja setelah menyelesaikan studinya.

Metode Pengajaran

Kurikulum yang telah disiapkan secara periodic dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu hukum. Dengan metode pengajaran yang diterapkan merupakan kombinasi yang serasi antara penguasaan teori-teori yang kuat, praktek laboratoria, dan magang. Lulusan STIH Graha Kirana diharapkan dapat mandiri dan siap kerja, sehingga dia benar-benar mampu menciptakan kerja dan berkarya sesuai dengan bidang ilmunya.

Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi akan dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan program studi. Metode pembelajaran diarahkan kepada Student Centered, dengan memadukan antara pemberian kuliah (tatap muka), diskusi (tanya jawab), studi kasus serta seminar mahasiswa.

Fasilitas Perkuliahan
• Lokasi Kampus yang strategis
• Ruang kuliah yang nyaman
• Ruang seminar mahasiswa
• Perpustakaan
• Kegiatan kemahasiswaan
• Pengajar/Praktisi yang ahli di bidangnya
• Layanan administrasi yang professional.

KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Kegiatan kemasiswaan di tingkat fakultas dimotori oleh Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa telah merancang serangkaian kegiatan yang menarik sesuai dengan minat mahasiawa, baik di bidang keorganisasian, akademik, kesenian, olah raga, keagamaan dan bakti sosial.

STIH Graha Kirana telah memiliki wadah bagi alumninya yaitu Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana (KASTIH-GK). KASTIH-GK diharapkan dapat berperan sebagai media komunikasi antara sesama alumni, antara alumni dengan mahasiswa dan antara alumni dengan almamaternya.

Persebaran alumni STIH Graha Kirana adalah beragam. Beberapa telah bekerja dengan menempati posisi penting di kantor pemerintah dan swasta, seperti di Kejaksaan, Pengadilan, kantor notaris, pengacara, di perusahaan-perusahaan swasta, dan lain-lain.

LBH Graha Kirana (LBH-GK)

LBH-GK dibentuk sebagai salah satu bentuk kepedulian civitas academika terhadap masyarakat pencari keadilan, khususnya warga masyarakat yang kurang mampu. LBH-GK siap membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi.

LBH-GK juga menjadi wadah bagi mahasiswa dan alumni untuk mengasah kemampuannya di bidang praktik hukum dengan bimbingan dosen dan praktisi yang sudah berpengalaman.

KERJASAMA

STIH Graha Kirana telah menjalin kersama yang baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai pihak, antara lain:
1. Kantor Pengacara Mariam Darus & Patners, Jakarta.
2. Kantor Pengadilan Negeri Medan.
3. Kantor Pengadilan Tinggi Negeri Medan.

Kurikulum

admin — Sun, 07 Sep 2008 07:26:11 +0000